Bali Tolak RUU Porno Grafi

TBR/Bali

MENANGKAN JUDICIAL REVIEW ATAU
OTONOMI KHUSUS BAGI BALI


Tanggal 15 November 2008 aksi turun ke jalan dilakukan lagi oleh Komponen Rakyat Bali (KRB) kali ini benar-benar lebih banyak dari sebelumnya, kalangan masyarakat desa adat lebih hadir menolak dengan jumlah yang lebih besar lagi, paling tidak ribuan orang berkumpul di sebelah timur lapangan puputan Renon Denpasar.
Tema kali ini lebih cerdas lagi setelah disahkannya Rencana Undang-undang Pronografi yang dinilai oleh beberapa kalangan masih belepotan tersebut, “Menangkan Judicial Review atau Bali Otonomi Khusus Sekarang Juga”.

Judicial Review Segera Disiapkan
Ketika ditemui disela-sela aksi tersebut, Ngurah Harta menjelaskan bahwa “materi judicial review sudah kami disediakan, diungkapnya lebih jauh “hal itu tanpa harus menunggu pihak lain yang juga mengajukan materi judicial review”.
Akunya “biar saja lebih banyak yang mengajukan uji materi tersebut, ini akan membuktikan tidak layaknya undang-undang tersebut diterapkan di Negara Bhineka ini, seminggu setelah ini (aksi kali ini) uji materi (judicial review) akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi”.
Lanjutnya “penggarapan uji materi ini tidak dilakukan oleh orang sembarangan, melibatkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya misalkan saja Dewa Gede Palguna yang mantan hakim di Mahkamah Konstitusi, sebab “hal ini tidak saja berasal dari analisis para akademisi saja”.

Jalannya Aksi
Aksi ini terbilang tertib dan aman, sesuai dengan harapan dari masyarakat Bali yang mengutamakan gerakan ahimsa (tanpa kekerasan). Dengan melakukan long mark dari lapangan Puputan Renon Denpasar menuju ke Utara di sebelah Timur TVRI Bali.
Berikutnya ke arah Timur menuju arah depan kantor majalah Sarad Bali, selanjutnya ke arah Utara dan ke arah Timur melewati jalan Merdeka, berikutnya ke arah Utara melewati jalan Hayam Wuruk depan kantor Dewata TV, lalu membelok ke arah Barat menuju ke arah pusat kota Denpasar.
Sampai di seputaran pasar Asoka Denpasar masuk melewati jalan Kapten Japa, terus menelusuri ke arah Selatan melewati kantor KPU Bali, kemudian meluruskan barisan di seputaran civik center, kantor Wilayah Bali Departemen Agama, dan beberapa dinas lainnya.
Setelah itu masuk ke arah Selatan menuju depan kantor DPRD Bali, berikutnya memasuki lingkaran di depan kantor Gubernur Bali yang tepat berada di sebelah Selatan monument perjuangan rakyat Bali Bajra Sandhi.

Tanggapan Parpol
Terkait dengan sisahkannya RUU APP beberapa minggu yang lalu masih menyisakan permasalahan pada penggarapan undang-undang tersebut. Di samping cacat hukum seperti yang dijelaskan dalam majalah ini pada edisi 57, dengan pemalsuan tanda tangan beberapa anggota fraksi sehingga dapat memenuhi quota pengesahan.
Padahal secara kenyataan pada rapat fraksi pada pembahasan Undang-undang tersebut, pengakuan ketua Partai Damai Sejahtera (PDS) Bali yang tegas menolak disahkannya RUU tersebut. Ungkapnya ‘dilihat banyak terjadi pemaksaan kehendak demi kepentingan segelintir orang saja’.
Berikutnya dari Fraksi Partai Demokrat I Wayan Gunarta yang menurut pengakuan Ngurah Harta turut serta dalam pengesahan RUU APP tersebut sengaja menghindar dan tidak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan, dan selanjutnya kelimpungan tidak karuan jawabannya kilahnya ‘yang ikut mengesahkan bukan atas nama partai tapi atas nama pribadi, terbukti di daerah tidak diikutsertakan sama sekali’.
Berikutnya salah satu aanggota Komisi VI DPR-RI dan Panja RUU APP dari fraksi PDI-P Ni Gusti Ayu Eka Sukmadewi, S.H, menyuarakan sedari awal fraksinya menolak dengan tegas baik pembahasan dan penolakan RUU ini, karena ditengarai akan menimbulkan gejolak penolakan berkat ketidak jelasan aspek hukumnya.
Pasalnya seperti yang diuraikannya ‘ibu-ibu yang telanjang dada, masyarakat miskin yang tak berbaju akan dipenjarakan’ menurutnya ada beberapa hal kekeliruan dari disahkannya RUU yang cacat hukum ini yakni ‘setiap anggota seharusnya ada undangan ini tidak ada undangan dan pemberitahuan sama sekali jika akan di sahkan pada tanggal itu’.
Undangan untuk revisi datangnya terlambat yang cenderung dibuat-buat agar tidak sempat mencermatinya rancangan yang akan dibahas dalam sidang-sidang. Mungkin mereka tidak mengerti substansi hukum apa yang disahkan?’.
Demikian juga dari Golkar Bali Sumarjaya Linggih menjelaskan adanya cacat hukum seperti ‘pemalsuan tanda tangan Agung Sasongko tanda tangan dari Partai Demokrat’.
Sedangkan salah satu perwakilan Angota DPRD Papua Barat yang berkenan hadir pada saat itu Djimi Dimianus dengan tegas menyatakan kesalahan dalam konsiderat, disebutkan ‘pasal 29 dijadikan acuan untuk mengatur cara berpakaian, jelas-jelas padal tersebut mengatur kebebasan beragama’.
Dijelaskan juga bahwa ‘prilaku sesuai dengan budaya dan agama, budaya dan agama yang mana? Di negara ini ada beberapa agama, tentu ukurann budaya dan agama ini berbeda-beda. Jelasnya juga ‘ini ada kekuatan asing yang sengaja ingin memecah belah, yang tidak mengerti dengan akar sejarah Indonesia, perjuangan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke’.

2 Tanggapan

  1. membuka dokumen tahun-tahun sebelumnya….

  2. […] 5 Ni Gusti Ayu Eka Sukmadewi Jakse, S.H. (Jakarta, 8 Februari 1957)(P)(Jakarta/Bali) -anggota FPDIP DPR 2004-2009, 1999-2004, dan 1992-1997 (PDI) -caleg DPR PDIP di Bali pada Pemilu 2009, tidak dapat kursi -mempertanyakan proyek mobil nasional Timor (1997) -anggota Panja RUU Pornografi, menolak RUU tersebut (2008) […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: