LPD DESA ADAT LES-PENUKTUKAN: MEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA ADAT

Gus Arde/Denpasar

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sampai pada tahun 2011 terakhir ini dapat dengan eksis membangun perekonomian Desa Adat di Bali, mengemban tugasnya dalam mendukung dari sebagian besar kebutuhan perekonomian keuangan desa adat. Kebijakannya cukup menyentuh masyarakat, dengan memberikan bunga pinjaman yang rendah. Kemudian lembaga perkreditan ini hampir 20% mengeluarkan dana untuk kegiatan sosial keagamaan Desa Adat.

Bagaimana keeksisan Lembaga Perkreditan Desa Adat di Bali dalam membangun perekonomian Desa Adat, Koresponden Media Hindu Denpasar Gus Arde mewawancarai I Made Yudawan salah satu dari ratusan Kepala LPD Desa adat di Bali, kali ini mengambil satu buah contoh Desa Adat yang agak jauh dari perkotaan, sebabnya LPD di daerah perkotaan dapat dikatakan cukup kuat dan mengakar, lalu bagaimana dengan LPD di desa-desa pelosok seperti di LPD Desa Adat Les-Penuktukan?

Kapan berdirinya LPD Desa Adat Les-Penuktukan?

Tanggal 15 Desember 1995.

 

Sudah cukup lama, apakah ada kerja sama LPD dengan Bank lain?

LPD bekerja sama dengan BPD. LPD diberikan prioritas, sesuai dengan amanat dari SK Gubernur Bali.

 

( I Made Yudawan, Kepala LPD Desa Pakraman Les-Penuktukan).

Apa saja program pokok dari LPD Desa Adat Les-Penuktukan?

Sampai saat ini, LPD bekerja sesuai dengan petunjuk SK Gubernur Bali, ada dua jenis pinjaman yang dilaksanakan yakni pinjaman bulanan dan musiman.

 

Bagaimana perbedaan antara keduanya itu?

Pinjaman bulanan berupa angsuran dengan membayar pokok dan bunga, sedangkan pinjaman musiman ditujukan untuk pengembangan bidang pertanian, perikanan, perindustrian, dan perdagangan serta peternakan, jangka angsurannya dibayarkan tahunan. Sebagian besar diberlakukan bunga menurun.

 

Siapa Lembaga penaung LPD?

Lembaga penaung LPD adalah Desa Adat, dimana posisi desa itu berada. Kalau LPD Desa Adat Les-Penuktukan bernaung di Desa Adat Les-Penuktukan.

 

Sejauh ini, bagaimana sumbangsih LPD terhadap Desa Adat Les-Penuktukan?

Sesuai dengan PERDA dari Gubernur Bali, terdiri dari 40% cadangan umum dan 20 % cadangan khusus. Sampai saat ini, LPD mencanangkan dan menganggarkan 20% dari laba digunakan untuk membangun Palinggih, misalnya di Desa Adat Les-Penuktukan untuk membangun Pura Puseh Panjingan, sebagai salah satu peninggalan sejarah masa lampau, yang baru-baru ini telah diresmikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

 

Apakah setiap tahun dianggarkan?

Ya, perinciannya tahun 2009 digunakan untuk mendanai rehab Pura Puseh Panjingan, kemudian tahun 2010 digunakan untuk membangun Pura Dalem Siwa (Dalem Pingit/ Dalem Suci), khususnya Palinggih Ratu Ngurah Pengadangan.

 

Bagaimana pengembangan LPD pada awal-awalnya?

Pada awalnya LPD mendapatkan dukungan dari Gubernur Bali pada tahun 1995 Rp. 2.000.000 dan berikutnya sejumlah Rp. 2.500.000 dan dukungan berupa mobiler Rp. 1.073.000. Memang pada awalnya mengalami kendala-kendala sehingga memerlukan sebuah terobosan baru untuk memajukan LPD, sebagai pengemban perekonomian Desa Adat.

Bagaimana kendala-kendala itu?

Pada waktu itu memang ada beberapa hal yang membuat krama adat agak sedikit trauma, ada beberapa lembaga perbankan yang gulung tikar. Sehingga krama masih perlu melihat sejauhmana legalitas dari lembaga perkreditan tersebut.

 

Apa upaya LPD dalam meluruskan hal tentang LPD?

Tentu dengan melakukan sosialisasi, bahwa LPD adalah milik krama semuanya. Jadi dengan demikian masyarakat menjadi semakin sadar, dengan adanya LPD. Disamping itu krama juga sudah dapat menilai sendiri, sejauhmana peran serta LPD dalam membangun Desa Adat, bukan semata lembaga yang profit, tetapi lebih kepada lembaga sosial perekonomian.

 

Apa ada pembinaan dari lembaga atasan?

Pasti ada, LPD dibina oleh Gubernur Bali, Bupati masing-masing Kabupaten/Kota, dan lembaga pengawasan PLPDK di tingkat kedesaan yang terdiri dari lima orang yakni: 1 orang Kelian adat Desa Adat Les-Penuktukan, 1 Jro Penyarikan Desa Adat Les-Penuktukan, 1 orang perwakilan Desa Adat Les-Penuktukan, dan 2 orang perwakilan dari masing-masing Desa Dinas, Desa Les dan Desa Penuktukan.

 

Apa program prioritas LPD Desa Les-Penuktukan?

Selama ini melakukan penanganan yang bersifat urgen, dan membutuhkan penanganan secepatnya. Misalnya ada amprah dari krama yang sakit, maka amprahnya didahulukan dan segera diproses untuk dicairkan pendanaanya.

 

Ada krama yang tidak mematuhi aturan LPD?

Belum ditemukan pelanggaran, kalaupun ada sudah ditangani melalui pendekatan persuasif dari LPD dan baru kemudian diteruskan kepada Badan Pengawas LPD. Oleh karena ada jaminan berupa bukti fisik, seperti BPKB motor, sertifikat tanah, atau juga surat deposito. Disamping juga sebelumnya krama peminjam sudah diikat dengan perjanjian di Pura Bale Agung.

 

Sumber: Majalah Media Hindu Ed.96 Februari tahun 2012.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: