KEDUDUKAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU DALAM UNDANG-UNDANG SISDIKNAS 2003

OLeh
I Gusti Nyoman Suardeyasa, S.Ag

Kedudukan pendidikan agama Hindu dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 secara lebih lengkap dibanding dengan kajian di atas, yakni: pasal 3, pasal 4 (ayat 1), pasal 12 (ayat 1a), pasal 15, pasal 22, pasal 30 (ayat 1, 2, 3 dan 4), pasal 36 (ayat 3d, 3h), pasal 37 ( ayat 1a, 2a), pasal 38 (ayat 2), pasal 55 (ayat 1), pasal 65 (ayat 2). Pasal 1 (ayat 1, 2, dan 16) dijelaskan: Pasal 3 intinya:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Depdiknas, 2003:8).

Makna dari pasal tersebut di atas, memungkinkan melakukan pendidikan keagamaan yang khususnya untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini dapat dilakukan pada agama masing-masing pemeluk agama. Dengan proses kreatif seperti dijelaskan Syukur (2005:21) mencakup faktor fisik, emosional, sosiologis dan lingkungan. Pasal 4 (ayat 1) menjelaskan:
“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” (Depdiknas, 2003:9).

Nilai-nilai keagamaan masih dipandang dan dianjurkan oleh undang-undang UUSPN yang selanjutnya juga akan dicerminkan dalam pendidikan keagamaan masing-masing agama, ataupun pendidikan umum yang masih tetap memperhatikan nilai-nilai agama. Yang harapannya seperti disebutkan Hawadi (2001: 116) pendidikan memberikan memberikan saran agar dikembangkan kebiasaan-kebiasaan kreatif anak (bukan memaksakan-demokratis). Pada pasal 12 (ayat 1a) menjelaskan:
“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama” (Depdiknas, 2003:12).

Idealnya berdasarkan pengertian dari UUSPN setiap peserta didik mesti mendapatkan pengetahuan (pelajaran agama) dan diajarkan oleh orang-orang yang seagama, tidak lagi seperti pada UUSPN nomor 2 tahun 1989 (www.dikmenum.go.id/permendiknas) hak-hak dari peserta didik tidak diatur sedemikian rupa seperti UUSPN nomor 20 tahun 2003. Dalam UUSPN No. 2 tahun 1989 (www.dikmenum.go.id/permendiknas) hanya ditujukan untuk peserta didik agar mengikuti sebuah kewajiban, tapi sadar akan hak dan kewajibannya.
DOWNLOAD DISINI TANU TUGAS UUSPN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: